Lensaparlemen.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Asal Wonogiri, Hamid Noor Yasin, menanggapi instruksi kepala negara untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat masuk musim kemarau, apakah anggarannya cukup ?
“Saya memperhatikan, Bapak Presiden minta musim kemaru dan peringatan FAO akan krisis pangan mesti di antisipasi. Bapak Menko Perekonomian minta ekstensifikasi pertanian. Tapi kebijakan anggarannya kok gak nyambung. Kementan Anggaran tadinya sekitar 21 T jadi sekitar 14 T. Alokasi Cetak sawah baru yang tadinya sekitar 209 M berubah menjadi 10 M, dan terakhir hilang dari mata anggaran alias Nol rupiah. Ini bertolak belakang”, ujar Hamid.
Politisi PKS ini mengatakan, niatan pemerintah untuk mempercepat musim tanam untuk antisipasi dampak kekeringan yang akan mengganggu bila musim tanam semakin diundur sudah sangat baik. Karena bagaimanapun juga perubahan iklim ini semakin tidak menentu terhadap ketersediaan air alami.
Hamid melanjutkan, Tiga perintah presiden terkait antisipasi dampak kekeringan akibat perubahan iklim yang membuat 30 persen wilayah Indonesia lebih kering dari sebelumnya, mesti di dukung dengan pengawasan berbagai pihak. Dukungan regulasi yang sejalan seperti anggaran di semua sektor pendukung termasuk berupa stimulus kepada petani yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
“Semua kebijakan berupa ketersediaan air yang cukup, percepatan musim tanam dan manajemen pengelolaan stok yang merupakan tiga perintah presiden semua butuh biaya dan tenaga SDM. Jikalau salah satu tidak dipenuhi, itu perintah hanya asbun (asal bunyi)”, kritis Hamid.
Hamid yang duduk di Komisi IV DPR ini menyarankan kepada pemerintah, selain koordinasi secara intensif dengan kepala daerah untuk mencegah Puso / Gagal Panen di masa yang akan datang. Ia berharap ada ruang penguatan anggaran di sektor pertanian dan pangan. Penguatan anggaran yang ia maksud adalah memang benar-benar untuk penguatan stabilisasi pangan baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Bukan penguatan anggaran untuk mempermudah impor pangan.
Legislator Dapil Jawa Tengah IV ini sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat SDM pertanian terutama pada masa pandemi covid-19 yang sebentar lagi berbarengan dengan menghadapi musim kemarau. Ini ujiannya dua kali lipat.
“Saya berharap pemerintah menjalankan kesepakatan dan berkomitment mengeksekusi 600.000 rupiah untuk 2,4 juta petani berupa BLT dan sarana prasarana pertanian. Selama anggaran ini tepat sasaran dan jumlahnya tidak di korup, saya yakin ada keseimbangan antara harapan dan kenyataan”, ujarnya.
Pada kondisi kekeringan yang dihadapi, lanjut Hamid, upaya keseriusan pemerintah untuk mengurangi impor adalah menjaga rantai pasok dan memperkuat satgas pangan. Hubungannya adalah, selama ini yang mempermainkan harga, memanipulasi stok dengan menahan atau menimbun, adalah prilaku oknum pedagang nakal dalam skala besar. Memanfaatkan kondisi sulit misal kekeringan, mengkondisikan ketersediaan pangan di pasar langka sehingga ada alasan untuk impor.
“Saya minta kepada pemerintah, agar penguatan kinerja satgas pangan di masa datang, diperkuat selain upaya antisipasi dampak kekeringan. Karena bila Impor dalam jumlah besar tetap dilakukan, itu sama saja menyakiti petani dan keluarganya”, tutup Hamid Noor Yasin.
