Lensaparlemen.com, Mataram– Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamamdiyah Nusa Tenggara Barat (PWPM NTB) kembali menggelar Webinar. Kali ini tema yang diangkat adalah “Negara Harus Bagaimana Pasca Covid-19: Perspektif Hukum, Ekonomi & Pendidikan. Jumat, 12/6/20.
Saat sambutan pengantar diskusi, Muslimin Ketua PWPM NTB menyampaikan bahwa Diskusi Virtual ini merupakan Ikhtiar Dialogis Pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi Covid-19. Yang nantinya melahirkan pikiran kritis dan gagasan solitif sebagai Dialektika Intelektual dalam rangka memajukan bangsa ditengah Pandemi.
” Kritik konstruktif serta pikiran-pikiran rasional solutif yang mencerahkan adalah bagian dari dialektik intelektual untuk kemajuan negara,”. Jelas Muslimin.
“Berharap para Narasumber bisa memberikan suplemen pemahaman dari berbagai perspektif, baik hukum, Ekonomi mapun pendidikan. Sehingga peserta mendapatkan informasi berbaais pengetahuan bukan asumsi” Sambungnya.
Diketahui ada tiga narasumber yang menjadi pembicara utama dalam Webinar kali ini, salah satunya adalah Syafril., M.Pd yang menbicarakan khusus Pendidikan di Musim Pandemi.
Dalam pemaparan materinya Syafril yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) NTB menyampaikan bahwa sampai saat ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum jelas kebijakannya soal proses belajar mengajar saat Covid-19. Belajar secara langsung tatap muka maupun via daring.
“kementerian Pendidikan saja masih belum jelas kapan belajar mengajar dilaksanakan tatap muka langsung akan dilaksanakan” jelasnya.
Bahkan menurut Pengajar di Universitas Muhammsiyah Mataram (UMMAT) ini juga melihat ada saling lempar tanggung jawab diantara para Mentri.
“bahkan ketika ditanya tentang hal bagaimana proses belajar mengajar, saya melihat terkesan saling melempar tanggungjawab antara kemendikbud degan PMK” sambungnya.
Lebih lanjut mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMMAT menegaskan bahwa Kemendikbud atau Nadiem Makarim selaku Mentri kelihatan gagap membuat kebijakan di tengah pandemi.
“Kemendikbud gagap dalam menghadapi situasi sekolah diera pandemi ini” tegasnya.
Kandidat Doktor Universitas Negeri Malang ini tidak heran dengan kegagapan Nadiem di musim Covid-19, sebab dia terpilih menjadi Mentri hanya karena kemampuan IT.
“Rasanya Nadiem dipilih oleh Jokowi karen memiliki kemampuan di bidang IT. Ironisnya menghadapi situasi seperti saat ini Nadiem sepertinya kehilangan daya intelektualnya” Sesalnya.
Mesti yang dilakukan oleh Mantan CEO Gojek tersebut adalah tampil dihadapan Publik dengan penuh Optimisme terutama dihadapan kampus, sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan Informal. Tentu tampil dengan keterbukaan informasi dan kebijakan yang menjawab seluruh harapan lemabaga pendidikan saat ini.
“Hendaknya pejabat publik seperti Mendikbud (eks CEO Gojek) itu tidak menjauh dari publik, ia harus hadir untuk menerangkan secara terbuka apa maslah yg dihadapi oleh negara saat New Normal dilakukan bagi sekolah” sarannya
Tidak hanya itu, Sekertaris Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) NTB ini menginformasikan bahwa Efek dari tertutupnya Nadiem di ruang publik, membuat lembaga pendidikan resah bahkan muncul tagar #mahasiswa mencariNadiem dan ada juga tagar #rakyatmencarinadiem.
“bahkan ada tagar yang sedang beredar #mahasiswamencarinadiem atau #rakyaymencarinadiem, ini merupakan efek dari tertutupnya Nadiem diruang publik” katanya.
Kritikan Pakar Pendidikan NTB ini tidak hanya yang disebutkan di atas. Beliau juga mengkritik bahwa Pemerintah khususnya Mendikbud masih berputar di area wacana tanpa ada kebijakan yang ril sesuai kebutuhan pendidikan saat ini.
“Saat ini yang ada hanya desas-desus di media, bahwa sekolah tatap muka akan dibukan pertengahan Juli, ada pula informasi akan dibuka awal tahun baru 2021. Semua itu masih isu karena belum ada keputusan resmi. Disaat situasi politik yg tidak menentu seperti ini, penyataan pemerintah melalui media tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran” Kritiknya.
Sesungguhnya sangat panjang deretan kritikan dari Mantan Aktivis IMM ini. Sebut saja soal Rombong belajar (rombel) melebihi kapasitas, Alat Pelindung Diri (APD) tidak terfasilitasi, aktifitas siswa diluar sekolah sulit dipantau, Internet yang tidak memadai, belum lagi bicara juklak dan juknis belajar di rumah jika masih Stay At Home.
Apa lagi pembahasan kurikulum yang sangat tidak tepat untuk saat ini. Sebab bisa melahirkan kurikulum yang berada diluar jalur ideologi bangsa. Artinya ada penumpang gelap di situ.
Terlepas dari semua kritikan atau pun pernyataan yang sangat tajam di atas, Putra Dompu Ayah dari dua anak ini juga memberikan pilihan-pilihan solusi kepada pemerintah khususnya Mendikbud. Sebut saja pembentukan Relawan Pendidikan berbasis lingkungan. Buat julak dan juknis ringkas belajar di rumah.
“buat relawan pendidikan berbasis lingkungan. Petakan lingkungan yang paling membutuhkan relawan. Dan buat juklak dan juknis belajar di rumah yang outputnya tentang akhlaq dan karakter” nada solusinya
Selain dua point tersebut, Syafril Tim Borang Akreditasi Kampus UMMAT ini juga menambahkan, Kemendikbud harus punya formulasi untuk memetakan siswa atau mahasiswa yang tidak punya orang tua dan kesulitan jaringan komunikasi untuk mengakses belajar via daring.
“Beberapa anak yang gak punya orang tua dan kesulitan jaringan komunikasi harus dicarikan formulasinya. Apakah mereka ini yang menjadi perhatian khusus relawan pendidikan” tambahannya
Sebab menurut Fasilitator Pendidikan Profesi Guru (PPG) NTB ini, hal-hal yang berhubungan dengan mencerdaskan anak bangsa merupakan tugas Konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara. Jika mengabaikan dunia pendidikan itu artinya negara sedang mengabaikan Konstitusi (UUD 1945).
“Inilah tugas konstitusional ketiga negara yang perlu serius direalisasikan. Jangan sampai negara justru abai pada tugas konstitusionalnya yang membuat pajak rakyat yg dibayarkan terkesan tidak terkelola dgn baik” tutupnya di akhir pemaparan materinya
Sebelumnya Syafril., M.Pd sebagai pakar pendidikan mejelaskan materinya, dua Pembicara lain sudah memaparkan materinya diantaranya Dr. Refly Harun yang membahas situasi Covid-19 perspektif Hukum dan Dr. Darajat Wibowo memaparkan tentang fluktuatifnya ekonomi dimusim pandemi tentu beliau bicara sebagai pakar ekonomi.
Berjalannya Webinar ini dimoderatori oleh Candra., M.Pd Kandidat doktor Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Wakil Ketua PWPM NTB.
