Lensaparlemen.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengingatkan sesuai dengan keputusan, Presiden Jokowi jadikan Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dan bahwa ada banyak hal yang berpotensi bermasalah dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja), karenanya mestinya tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja yang ditunda pembahasannya.
Menurut pria yang akrab disapa HNW, mestinya Pemerintah prioritaskan penanganan covid-19, sehingga semestinya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara menyeluruh, baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya.
“Yang diminta untuk ditunda pembahasannya oleh Pemerintah dan Pimpinan DPR hanya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itupun setelah mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal klaster ketenagakerjaan hanya 1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi bermasalah dan kontroversi,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/04/2020).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyebutkan salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diantaranya, yakni Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yg diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yg sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.
”Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan Undang-undang (UU). Padahal secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU. Demikian ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2),” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW anggota Komisi VIII DPRRI, menuturkan bahwa pemerintah pernah menyebut adanya kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yg sempat munculkan kritik meluas dari publik. Namun sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, ternyata tidak ada penarikan-koreksi/perbaikan sama sekali. Selain itu bila benar telah terjadi salah ketik, kenapa sampai saat ini belum ada pengusutan terkait pelaku salah ketik tersebut.
“Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya tersebut“ tukasnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa sekalipun FPKS sudah memutuskan untuk menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak mengirimkan wakilnya dalam Panja, karena FPKS berpendapat agar Pemerintah dan DPR fokus dan prioritaskan tangani bencana nasional covid-19. Sekalipun demikian FPKS akan terus berjuang agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak masalah dan kontroversi tersebut ditarik oleh Pemerintah.
Selain itu, HNW juga berharap seluruh komponen masyarakat untuk terus mengkritisi dan mengawasi proses pembahasan apabila Pemerintah dan DPR tetap memaksakan untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
“Ini penting menjadi perhatian publik. Seharusnya Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Presiden yang telah menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, maka Pemerintah harus betul-betul fokus dan memprioritaskan penanganan covid-19, dan karenanya tidak perlu membahas atau melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi darurat kesehatan nasional,” jelasnya.
“Mestinya Pemerintah dan DPR prioritaskan segala hal yang terkait untuk berkontribusi menangani wabah covid-19, dan tidak malah membuat tidak focus dengan kegaduhan ditengah berkelanjutannya pandemi saat ini, suatu musibah nasional dan internasional yang tak diperkirakan terjadi saat dulu RUU ini diajukan Pemerintah,” pungkas HNW.
