Lensaparlemen.com – Anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibukota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Menurut Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Hal itu disampaikan Menkeu pada Kamis, (23/04/2020).
Politisi PKS Anis Byarwati memberikan apresiasi atas pernyataan Menkeu tersebut. Anis yang merupakan anggota komisi XI DPR RI, telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 sejak 3 April 2020.
Kepada awak media saat itu, Anis mengatakan segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, dan tunda agenda pemindahan ibu kota. Gunakan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat.
Menurut Anis, 89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemik Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.
“Dana sejumlah 89,4 triliun itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,”tuturnya.
Namun demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibukota baru yang dilakukan menkeu, Anis memberikan catatan khusus.
“Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak,”katanya di Jakarta (26/04/2020).
Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan,”pungkasnya.
