Lensaparlemen.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah membuat rumusan dan validasi prediksi puncak Covid 19 secara lebih komprehensif.
Pasalnya, menurut Mulyanto, prakiraan yang selama ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga berbeda-beda. Dan ini membingungkan publik.
“Pemerintah perlu merumuskan ulang prakiraan tersebut untuk mendapatkan hasil prediksi puncak Covid-19 yang lebih akurat dan terpercaya”, tegasnya.
Sebelumnya beberapa lembaga seperti BIN, UI, ITB, Unbraw, UGM, LBM Eijkman melakukan berbagai riset pemodelan untuk memprediksi puncak Covid 19. Karena menggunakan metode dan input data yang berbeda, maka hasil prediksinya juga berbeda-beda.
“Menkeu Sri Mulyani sendiri menggunakan hasil dari BIN, UI dan UGM, yang memprediksi puncak Covid 19 terjadi di akhir Mei, untuk menetapkan realokasi APBN 2020 dan kebijakan fiskal dan non-fiskal lainnya,” pungkasnya.
Semestinya Pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Kemenristek/BRIN segera menajamkan, merumuskan dan memvalidasi hasil-hasil riset pemodelan Covid 19 tersebut secara lebih komprehensif.
“Gunakan metodologi pemodelan yang standar, parameter yang lengkap dandata input yang akurat, agar prediksi puncak Covid-10 yang dihasilkan lebih terpercaya dan dapat menjadi acuan secara nasional,” ujar Mulyanto.
Mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini mengingatkan, bahwa sudah semestinya setiap kebijakan Pemerintah ditetapkan berdasar hasil kajian yang komprehensif dan akurat, istilahnya evidence based policy. Dengan demikian kebijakan tersebut memiliki basis empirik yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Mulyanto usai diskusi virtual dengan para peneliti BPPT, LIPI, BATAN, dll. dari Kawasan Puspiptek (16/04/2020), yang membahas tentang ‘Model untuk Prediksi Puncak Covid-19’.
Mulyanto menyimpulkan, Indonesia punya peluang untuk menyelesaikan pandemi ini dalam waktu lebih singkat. Syaratnya Pemerintah melakukan uji cepat massif kepada masyarakat; tegas dalam pemberlakukan isolasi kepada mereka yang positif Covid 19, termasuk pelarangan mudik lebaran bagi penduduk dari daerah merah; serta peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan pasien Covid-19.
