Lensaparlemen.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan bahwa saat ini pandemik Covid -19 semakin mengkhawatirkan dan karena itu semua kegiatan dari refocusing anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti disegerakan pelaksanaannya dan dipermudah prosesnya, jangan birokratis dan administratif.
“karena kondisi kita saat ini dalam kondisi darurat Kesehatan jadi harus segera didistribusikan peruntukannya”, ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan secara virtual pada hari Rabu, (22/04/2020).
Dalam Rapat tersebut, membahas dan menyepakati realokasi anggaran KKP dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 dari sektor kelautan dan perikanan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa penyesuaian pagu KKP yang semula Rp 6,4 Triliun menjadi Rp 4,6 Triliun mesti difokuskan untuk menjaga dan melindungi ketahanan diri (imunitas) dari para nelayan kita.
“Sebab jika banyak wilayah pusat produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya telah terpapar Covid-19 maka akan menganggu atau mengurangi produksi ikan dan produk kelautan lainnya,” papar Johan.
Politikus dari PKS ini mengusulkan agar KKP juga memperhatikan Peningkatan Daya Saing kelautan dan perikanan, karena daya saing berhubungan erat dengan peningkatan ketahanan ekonomi dari para nelayan dan stakeholder kelautan lainnya dalam situasi wabah Covid-19 ini.
Johan juga mencontohkan kegiatan bantuan sarana pengolahan bagi UMKM perikanan perlu ditingkatkan sebagai benteng perekonomian nelayan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi ke depan.
Anggota Legislatif dari Pulau Sumbawa ini juga memaparkan bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, agar KKP tetap menjaga kontribusi untuk ekonomi dalam negeri.
“Hal tersebut harus dilakukan dengan cara menjaga neraca perdagangan perikanan Indonesia dan menjaga stabilitas kinerja produksi perikanan dan PDB perikanan, serta antisipasi praktek illegal fishing di saat wabah Covid-19 ini,” papar Johan.
Johan juga menjelaskan agar kegiatan refocusing untuk membantu nelayan supaya lebih tepat sasaran, seperti bantuan benih ikan, bantuan pakan, bioflok, minapadi, serta sarana pendukung revitalisasi tambak dan lain-lain.
“Sebaiknya diprioritaskan untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan sistem birokrasi yang tidak menyulitkan/membebani nelayan di saat sulit karena wabah pandemic ini,” tutup Joh
