Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersama rombongan pada Kamis (17/9) di Grha Suara Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, sebagaimana lazimnya silaturahim, tentu selain menyambung relasi antara Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang concern dalam dunia pendidikan jauh sebelum republik ini hadir dengan pemerintah yang diwakili oleh Mendikbud untuk meningkatkan kerjasama dan usaha kolektif bangsa bagi usaha-usaha mencerdaskan bangsa.
“Ada banyak hal yang didiskusikan secara mencair, terutama dalam konteks mengembangkan pendidikan sebagai ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa di mana Muhammadiyah memberikan masukan-masukan bagaimana pendidikan nasional pada setiap periode makin lama makin membawa pada keunggulan, tetapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusi dalam dunia pendidikan, yang bertumpu pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga dalam mengemban amanat konstitusi pasal 31 UUD 1945 di mana pendidikan nasional harus merupakan satu sistem yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Haedar.
Pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana amanat konstitusi.
Haedar juga memaparkan terkait kebijakan pendidikan nasional yang harus tetap bertumpu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dasar, tujuan dan fungsi pendidikan sudah digariskan, satu di antaranya bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar pada Pancasila dan UUD 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan bangsa, serta tanggap terhadap perkembangan zaman.
“Nah dalam konteks ini tentu kita berharap bahwa Mendikbud dengan seluruh jajarannya dalam mengembangkan apa yang disebut dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, juga tentang penyederhanaan kurikulum yang sesuai dan memiliki pijakan pada dasar-dasar konstitusi tersebut, termasuk di dalamnya mengandung pendidikan agama, pendidikan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai bagian dan substansi penting di dalam pendidikan nasional,” jelas Haedar.
Haedar juga menyinggung soal Program Organisasi Penggerak (POP) dan program-program lain yang digagas Kemendikbud, tentu Muhammadiyah akan melihat perkembangan seberapa jauh revisi dan perubahan yang terjadi, yang itu diperuntukkan untuk tahun 2021.
“Yang jelas beberapa bulan ke depan kita masih konsentrasi untuk penanganan Covid 19, dan juga sejalan dengan Kemendikbud untuk melaksanakan pendidikan di era darurat ini, Muhammadiyah bahkan sudah mengeluarkan edaran di mana pendidikan sejak dari PAUD, penidikan dasar, menengah sampai Perguruan Tinggi selama era darurat ini dijalankan melalui sistem daring atau online,” tegas Haedar.
Dalam pertemuan tersebut Haedar juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah bukan akan tetapi telah bekerja menjadi organisasi penggerak dan gerakan pendidikan yang dalam perjalanannya sudah cukup panjang.
“Dan kita prinsipnya sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah bekerjasama dengan Pemerintah maupun organisasi yang lain dengan prinsip untuk kemaslahatan dan kemajuan umat dan bangsa, bersamaan dengan itu kita juga menyampaikan masukan-masukan dan kritik yang konstruktif sebagaimana menjadi bagian dari alam pikiran dan kepribadian Muhammadiyah,” tutup Haedar.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Baedhowi, dan Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolyn Arsyad.
