Lensaparlemen.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo yang memulai rapid test virus corona (Covid-19) secara massal. Sebagai awalan, warga DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan akan menjadi prioritas mengingat besarnya jumlah warga yang positif Covid-19, per 19 Maret saja jumlahnya sudah mencapai 51 orang atau sekitar 24.3 persen dari jumlah total pasien yang mencapai 309 orang.
“Sebagai Pimpinan MPR RI, saya berharap rapid test Covid 19 juga dilakukan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah lainya yang retan wabah corona,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Sebab, menurutnya, tidak hanya DKI Jakarta, mengingat besarnya aktifitas warga dari luar, khususnya dari kawasan Bodetabek yang sehari-hari bekerja ke DKI menggunakan commuter line (KRL) maupun bus yang notabene tak di-desinfektan. Maka warganya juga harus segera di rapid test. Dia percaya Pemerintah bisa bergerak cepat, karena berkejaran dengan waktu dimana nyawa menjadi taruhannya.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mengingatkan, untuk melakukan rapid test tidak perlu membuat kegiatan yang memancing kerumunan warga. Pemerintah melalui tenaga medis bisa mendatangi langsung rumah-rumah warga. Door to door, sehingga tak menimbulkan masalah baru.
“Diusahakan rapid test tidak dipusatkan di satu tempat dan tidak memancing kerumunan massa. Sehingga, menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar virus Covid-19 dengan yang masih sehat. Sebab, orang yang terlihat sehat pun sebenarnya bisa berperan sebagai carrier Covid-19 dan bisa menularkan virus tersebut ke orang lain,” ujar Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini pun mencontohkan kejadian di Korea Selatan, karena 1 orang yang beraktifitas di rumah ibadah menyebabkan 46 orang terkena Covid-19. Keberhasilan Korea Selatan melawan Covid-19 tanpa lockdown juga patut ditiru. Kuncinya ada pada test massal yang gratis, keterbukaan informasi, serta tidak ada kegiatan pemerintahan maupun keagamaan yang memancing kerumunan.
Dalam sebulan, Korea Selatan bisa melakukan 320.000 test kepada warganya secara gratis. Dia mendorong, Indonesia tak boleh kalah. Warga yang berinisiatif mendatangi rumah sakit untuk melakukan test juga harus di gratiskan.
“Pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai Rp 128 triliun,” katanya.
