Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI prihatin dengan peningkatan beban bunga utang dari tahun ke tahun, hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS Rofik Hananto, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/08) dengan agenda Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019.
Rofik Hananto mengatakan prihatin terkait dengan peningkatan beban bunga utang dari tahun ke tahun.
“Realisasi beban bunga utang pada APBN 2018 sebesar Rp257,95 triliun meningkat menjadi Rp275,52 triliun pada APBN 2019, atau melonjak 6,81 persen.” Kata Rofik dalam sidang paripurna (18/08/2020)
“Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar utang yang dilakukan Pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif dan efisien. Pemerintah masih perlu mengurangi kegiatan seperti paket-paket rapat, belanja perjalanan maupun perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Fraksi PKS mencatat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri mengalami peningkatan pada tahun 2019.” Tambahnya
Selain itu, Fraksi Fraksi PKS terus mendorong Pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran sektor yang lebih produktif dan berbasis kinerja dan value for money dengan perencanaan yang baik dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara.
“Jika perencanaan kurang baik, uang akan menumpuk, akan ada cost untuk idle money yang seharusnya tidak terjadi. Fraksi PKS mengkritisi terkait dengan realisasi anggaran belanja modal sebagai belanja yang relatif produktif, mengalami susut 3,41 persen atau Rp6,28 triliun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp184,13 triliun menjadi Rp177,84 triliun pada Tahun Anggaran 2019.” Kata Anggota DPR RI Dapil Jateng VII ini.
Selain realisasi belanja modal, Fraksi PKS berpandangan berdasarkan sejumlah penelitian, bahwa belanja modal Pemerintah dapat mendorong terciptanya kesenjangan. Oleh sebab itu, pos belanja untuk pengentasan ketimpangan dan kemiskinan menjadi penting.
Fraksi PKS juga mencermati realisasi belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2019, dimana Belanja Barang dan Belanja Pembayaran Bunga Utang menduduki proporsi terbesar ke-2 dan ke-3 dalam Belanja Pemerintah Pusat dengan persentasi 22,35 persen, dan 18,41 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa Belanja yang memiliki nilai strategis serta belanja untuk kesejahteraan rakyat pada Belanja Pemerintah Pusat belum menjadi prioritas.
Rofik menambahkan Fraksi PKS mendorong agar peningkatan belanja bantuan sosial tidak hanya pada masa tahun PEMILU serta memastikan agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus mendahulukan yang prioritas seperti kesejahteraan guru termasuk guru non ASN.
“Fraksi PKS mencermati realisasi Dana Tunjangan Guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah), Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya”, terang Rofik.
