Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, agar Pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang, akibat pandemi yang hingga kini masih terjadi di Indonesia dan sejumlah negara di dunia.
Dalam akun twitternya @mardanialisera, Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, selain berpotensi menimbulkan cluster baru, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi berpeluang menggerus kualitas pilkada.
“Mengingat tendesi yang dibangun hanya ‘yang penting Pilkada jalan’. Amat disayangkan karena mahalnya biaya pilkada tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan”, ungkapnya.
Mardani menegaskan setidaknya ada beberapa alasan agar Pilkada Serentak nanti ditunda.
“Pertama banyaknya sarana kampanye yang hilang. Sebut saja seperti kegiatan sosial, kebudayaan, maupun olahraga yang mengumpulkan banyak warga. Padahal salah satu faktor utama pemilih ingin ke TPS karena tertarik pada kandidat,” ujar Mardani.
Sementara ketertarikan itu, lanjut Mardani, muncul setelah paslon menghadiri sosialisasi maupun kampanye yang dilakukan langsung oleh kandidat. Padahal di tengah pandemi Covid-19 hal tersebut sulit dilakukan secara maksimal.
“Rencana kampanye secara daring kurang efektif terlebih pada beberapa wilayah yang tidak memiliki akses jaringan internet memadai,” terangnya.
Kemudian, Mardani mempertanyakan, bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat ?
“Kita melihat peristiwa tanggal 4-6 September yang lalu ketika pendaftaran paslon ke KPU, protokol kesehatan tidak diindahkan. Lalu ‘protokol yang ketat’ yg dimaksud seperti apa ? Perlu didetailkan,” tegas Mardani.
Jika begitu, katanya, ada potensi turunnya partisipasi Pilkada 2020, salah satu syarat suksesnya Pilkada.
“Tapi justru bisa menimbulkan potensi kecurangan dalam pilkada seperti potensi manipulasi suara, penyalahgunaan kertas suara / bahkan meningkatnya potensi politik uang di masyarakat,” tandas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Terakhir, lanjut Mardani, pelajaran penting yang bisa diambil adalah jangan sampai memaksakan pilkada tapi tidak memperhatikan kualitas dari pilkada itu sendiri.
“Kualitas proses akan mempengaruhi hasil & perlu diingat, hasil dari pilkada akan dirasakan dlm jangka waktu yang panjang oleh masyarakat,” tutup Anggota DPR asal Jakarta Timur ini.
