LENSA PARLEMEN COM– Petani yang berada di kelurahan Kertasari terpaksa harus memperbaiki sendiri tanggul yang jebol akibat debit air yang meluap minggu lalu dengan cara swadaya.
Petani di Kertasari menganggap Pemkab lambat merespon keluhan petani dalam proses perbaikan tanggul irigasi.
” Menunggu perbaikan dari pemerintah bagaikan menunggu hujan di musim.kemarau, ” kata salah seorang petani.
Satu alat berat hasil swadaya para petani sudah bekerja menambal serta memperbaiki tanggul yang jebol.
Jebolnya tanggul irigasi dikhawatirkan akan menjadi penyebab banjir sususlan, mengingat curah hujan masih tinggi di kawasan Jabotabek.
Perbaikan itu dilaksanakan hasil swadaya masyarakat sendiri tanpa bantuan pemerintah, sebab alat berat yang didatangkannya pun berasal dari pinjaman salah seorang donatur.
” Alat beratnya dari pinjaman seorang donatur, kami meminjam dengan harapan tanggul yang jebol segera diperbaiki,” kata Ujang ( 03/ 03/2021).
Tanggul yang jebol panjangnya di perkirakan 16 meter dan merendam ribuan hektar sawah yang ada dikampung Tambun desa Kertasari Pebayuran.
” Kita semua sedang berduka, begitu juga petani seperri saya, petani hanya meminta pemerintah sigap tanggani setiap keluhan petani, ” sambung warga lain yang lahanya terendam banjir ( 03/03/2021).
Sementara itu Uryan Riana, ST,SH, MH anggota FPKS komisi III mengatakan bahwa perbaikan semua sungai harus benar – benar di prioritaskan.
Uryan menjelaskan bahwa semua Dinas yang mempunya kewajiban untuk perawatan sungai wajib memperhatikan kondisi sungai baik dari segi perawatan maupun perbaikan.
” Pihak pemerintah Pusat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seharusnya bersinergi dalam masalah perbaikan sungai sebab masalah banjir di kabupaten Bekasi penyebabnya adalah banyaknya sungai yang tidak terawat, ” katanya.
Uryan pun menambahkan bahwa kerugian akibat banjir sangat dirasakan masyarakat, ribuan tambak terendam dan para petani resah atas kondisi lahanya.
” Hampir 270 Milyar masyarakat mengalami keruagian ditambah keruagian proyek pemerintah seperti jembatan yang rusak, jalan dan lain – lain ini harus benar – benar diperhatiakn oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, ” jelas politisi muda asal FPKS ini, ” ( 03/03/2021).
” Masyarakat bingung mau mengadu kemana perbaikan sungai dan dampaknya, ke kecamatanditolak , ke PUPR ga nyambung ke kami ( DPRD) kewenangan kami terbatas, tutupnya ( 03/03/2021) *
