Lensaparlemen.com, Mataram- Sejak diumumkan pertama kali oleh pemerintah soal positif Virus Corona di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, sejak itu pula lahir beragam respon dari semua pihak tanpa terkecuali Pemuda Muhammadiyah. Mulai dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Cabang bahkan Pimpinan Ranting.
Beragam kebijakan pemerintah pusat maupun Daerah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Lokal, bahkan ada juga Lockdown Lokal dan sejenis lainnya. Semuanya tetap mendapat respon yang sangat majemuk dari Publik, baik Kontra maupun Pro. Dan hari ini kita mendapat kebijakan baru dari Pemerintah yakni New Normal atau di DKI Jakarta dikenal dengan PSBB Transisi.
Bagi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (PWPM NTB) situasi ini perlu kira nya didiskusikan secara serius untuk menemukan titik terang di ujung jalan dari Covid-19 ini. Setidaknya Pemerintah memiliki Format kebijakan yang tepat pasca Wabah Corona dari berbagai aspek, seperti Hukum, Pendidikan dan Ekonomi.
Untuk memetakan kondisi Indonesia Pasca Covid-19, PWPM NTB akan menyelenggarakan Diskusi Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan mengundang para Tokoh Nasional dan Regional dari berbagai Aspek. Sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, berikut Press Rilis pengantar Pra Kegiatan Diskusi dari Muslimin.,M.Pd Ketua PWPM NTB yang diterima oleh Wartawan Lensaparlemen.com melalui pesan WA Ilham.M.Pd.BI Wakil Ketua PWPM NTB.
Pengantar Pra Kegiatan Diskusi
“Negara Harus Bagaimana Pasca Covid 19: Perspektif Hukum, Ekonomi & Pendidikan”
Harus diakui, bencana Covid-19 telah menguras banyak materi, energi, dan pikiran sebagian besar manusia di muka bumi ini. Tentu saja Indonesia termasuk Negara yang sangat terpukul.
Berbagai persoalan muncul dan hampir tak dapat dikendalikan. Di sektor ekonomi, Asian Development Bank (ADB) memprediksi kerugian ekonomi akibat Covid-19 dapat menembus US$ 8,8T. Angka ini berlaku seluruh dunia. Penurunan produksi dan terhambatnya aktifitas pasar dunia adalah sumber masalahnya.
Akibat dari itu, sejumlah perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Pemerintah mengumumkan bahwa bulan Juni 2020 sedikitnya 3 Juta pekerja di Indonesia telah di PHK. Jutaan pekerja mandiri kehilangan modal. Pengangguran kian bertambah. Menurut BPS angka kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19 bertambah sekitar 4,8 juta orang. Tentu ini akan menjadi beban Negara. Belum lagi soal bertambahnya hutang Negara plus melemahnya rupiah terhadap dolar. Begitu kompleks masalah Negara saat ini.
Di sisi lain, kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus kriminal. Energi untuk penegakan hukum mau tidak mau harus lebih diperketat.
Di sisi lain, kegiatan produksi aturan Negara juga terbengkalai. Kita tidak berharap ada pihak yang sengaja mengambil celah keuntungan di tengah Covid-19 dengan membuat produk hukum disahkan secara prematur. Salah satunya RUU Cipta kerja. RUU tersebut tidak boleh justeru semakin memperburuk keadaan. Kita ingin RUU yang betul-betul dapat membahagiakan semua pihak. Bukan untuk segelintir saja. Negara butuh formulasi yang kuat berkenaan dengan hal tersebut.
Kita juga sedang menuju pilkada. Aturan mainnya tentu saja bisa berubah sesuai konteks keadaan saat ini. Rakyat tentu meinginkan pilkada berkualitas. Covid-19, menghambat banyak proses, termasuk kampanye dan lain-lain.
Di sektor pendidikan, tidak banyak yang bisa diharapkan pula. Aktifitas pendidikan ikut tergerus. Sekolah-sekolah, kampus, pendidikan non formal semua beralih ke model virtual. Tentu ini tidak bisa diharapkan. Masalah kesetaraan sinyal internet di Indonesia untuk mengakses pendidikan virtual hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah dunia pendidikan saat ini. Kita juga tidak tahu bagaimana keberpihakan Negara terhadap anak-anak Indonesia yang tidak mampu lagi membayar biaya sekolah akibat orangtua mereka kehilangan pekerjaan.
Semua ini harus dipikirkan solusinya. Untuk itu, kami Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB mengundang kita semua agar terlibat dalam diskusi ini. Bersama Bang Refly Harun, Pak Drajad Wibowo, dan Bang Syafril diharapkan dapat memberikan pencerahan untuk Negeri. Dengan begitu kita bisa tetap optimis menatap masa depan bangsa ini ke depan. Setidaknya kita paham bagaimana idealnya Negara ini diperlakukan pasca Covid-19.
Insya Allah kegiatannya di laksanakan Pada Pukul 20.30 Wita Hari Jumat 12 Juni 2020.
Mataram, 11 Juni 2020
