Komisi VIII DPR RI meminta agar Kemenlu dan Kemenag RI mengambil sikap tegas dengan mengecam keras yang terkait beredarnya kabar bahwa ada sekitar 16 ribu masjid di Xinjiang yang telah dihancurkan atau dirusak sebagai dampak kebijakan pemerintah China.
Hal itu sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Kompoleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).
“Kita kutuk keras, sebagai bangsa yang selama ini aktif menjaga perdamaian dunia saya kira sangat layak dan wajib bagi kita mengutuk keras kejadian di China itu dan tidak perlu kita ambigu dalam penjara. Kalau surat perlu terbuka kepada pemerintah China atau duta besar tiongkok di Indonesia, ”tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, dilansir dari Akurat.co , Senin (28/9).
“Kalau tidak, saya khawatir sepertinya kita membiarkan kebrutalan kemanusiaan yang tidak beradab seperti itu. Saya khawatir nanti tafsir atau terjemahan dari masyarakat Indonesia kalau kita tidak membiarkan umat Islam di sana minta tidak adil tafsir pembohong saya khawatir terjadi di negara kita, ”imbuhnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, selain masjid, Komisi VIII juga tidak setuju adanya kekerasa yang dilakukan ditempat ibadah agama mana pun.
Jika masalah itu terus terjadi maka dirinya khawatir warga China yang tinggal di Indonesia akan menjadi sasaran kekerasan karena kita tidak berlaku.
“Karena sekali lagi ini bukan masalah agama Islam tapi masalah kemanusiaan kita tidak mau juga gereja pura itu dihancurkan, tidak boleh juga ada warga negara di dunia ini yang sewenang wejang menghabisi nyawa orang lain tanpa dosa dan tanpa salah,” katanya.
Meski demikian, Yandri mengingatkan jangan sampai masalah ini menjasi bola pembohong atau menjadi tafsir pembohong kalau Indonesia tidak mengutuk dan tidak berusahan perusakan 16 ribu masjid.
“Kita sepakat, tidak boleh satu dengan manusia lain yang menghabisi nyawa tanpa memperhatikan kebebasan manusia dalam menentukan agama tertentu atau kebebasan dalam menyatakan selama itu diizinkan dalam naungan PBB,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah China telah menghancurkan masjid di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institut Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute / ASPI).
Dalam laporan terbaru mengenai hak asasi manusia di wilayah tersebut, sekitar 16.000 masjid telah hancur dan rusak. Di mana 8,500 hancur total.
Laporan itu berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci dan pemodelan statistik. Sebagian besar kehancuran terjadi dalam tiga tahun terakhir, di luar pusat ibu kota Urumqi dan kota Kashgar.
Namun ada ratusan mesjid lain yang selamat setelah menghilangkan kubah dan menaranya. Total tinggal 15.500 masjid, termasuk yang rusak, yang berdiri di provinsi etnis minoritas Uighur berada itu.
