Jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Namun, pemerintah Indonesia memutuskan untuk segera menerapkan ‘normal baru’ untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ‘normal baru’ memungkinkan masyarakat mulai masuk kantor, sekolah dan pusat perbelanjaan mulai dibuka dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.
Pekan lalu sangat berat bagi Indonesia karena kasus baru harian mencapai lebih dari 1000 selama tujuh hari berturut-turut. Pada Rabu, Indonesia telah menggeser posisi Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara.
Indonesia menghadapi tekanan kuat untuk segera membuka perekonomian demi merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19.
Namun, kebijakan ‘normal baru’ di Indonesia memiliki tiga kelemahan mendasar. Kami mengusulkan tiga strategi untuk mengatasinya.
Kurva epidemi tidak menurun
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan penerapan kebijakan ‘normal baru’ pada 15 Mei lalu.
Sejak pengumuman tersebut, politikus dan pengusaha menggunakan narasi ‘normal baru’ untuk mendorong pemulihan ekonomi guna menciptakan stabilitas ekonomi.
Sayangnya, ‘normal baru’ dapat membangun rasa aman yang semu karena masyarakat beranggapan bahwa pandemi sudah terkendali. Mengingat jumlah kasus yang terus meningkat, arahan pemerintah Indonesia terkait implementasi ‘normal baru’ masih terlalu dini.
Kurva pandemi di Indonesia belum menunjukkan tanda penurunan sejak April 2020. Per 24 Juni, tercatat 49.009 kasus aktif, dengan angka kematian mencapai 5.3%. Dalam 24 jam terakhir tercatat sebanyak 1.113 kasus baru.
Cakupan tes COVID-19 dengan menggunakan apus tenggorokan di Indonesia juga tergolong rendah sedunia. Pada 24 Juni, proporsi tes di Indonesia hanya mencapai 2.444 orang per satu juta penduduk. Ini jauh lebih rendah dibanding Singapura (116.996), Australia (84.459) atau Malaysia (21.436).
Jumlah infeksi COVID-19 juga tergolong yang tertinggi di dunia. Per 24 Juni, 11.8% dari 413.919 tes ditemukan positif – jauh lebih tinggi dibanding Italia (0,4%), Malaysia (0,39%) atau Australia (0,05%).
Dengan cakupan tes yang rendah, ditambah dengan sistem kesehatan dan sistem pemantauan yang kurang memadai, serta kurangnya transparansi data, kebijakan ‘normal baru’ dapat meningkatkan risiko terjadinya wabah yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Dua hari setelah pemberlakuan ‘normal baru’, Spanyol melaporkan 25 kasus baru di tiga distrik. Pemerintah Spanyol kembali menerapkan sejumlah aturan pembatasan sosial. Hal serupa ditemukan di Jerman yang menerapkan ‘normal baru’ per 20 April ketika kasus harian masih di atas 1.000. Saat ini, Jerman melaporkan kasus aktif yang cukup tinggi yaitu 4.215 kasus dalam satu minggu terakhir.
Kebijakan diskriminatif
Kedua, kebijakan ‘normal baru’ adalah kebijakan top-down yang menggunakan satu pendekatan untuk semua. Pendekatan ini cenderung mengabaikan realitas bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan kerentanan yang beragam semasa pandemi.
Sejauh ini, pemerintah belum mampu mengakomodasi kebutuhan sekitar 60-71% pekerja informal di Indonesia, misalnya para pedagang kaki lima, pedagang pasar, dan buruh harian.
Secara global, sebagian besar protokol ‘normal baru’ dirancang berdasarkan kebutuhan sektor formal. Indonesia juga menerapkan model serupa. Dalam protokol tersebut, banyak aturan yang tidak dapat diterapkan pada sektor informal, misalkan saja protokol kesehatan di warung-warung kelontong, tempat pembatasan fisik menjadi mustahil.
Terakhir, kebijakan ‘normal baru’ masih memihak pada kelas menengah atas.
Protokol kesehatan di era ‘normal baru’ masih berpusat pada beberapa strategi populer seperti pembatasan fisik dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Strategi tersebut dinilai menguntungkan masyarakat yang mampu, sedangkan kelompok masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian mengalami kesulitan untuk bekerja dari rumah atau menyediakan APD secara mandiri.
Strategi-strategi ini juga cenderung menempatkan individu sebagai pengemban tanggung jawab. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan sosial serta bagaimana menciptakan penghidupan yang berkelanjutan dan ketangguhan masyarakat cenderung diabaikan.
Menimbang ulang normalitas
Kebijakan ‘normal baru’ dapat menciptakan rasa aman dan stabilitas bagi sebagian kelompok masyarakat semasa pandemi. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai kerangka untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19.
Bagi sebagian besar masyarakat, seperti kelompok marjinal, banyak hal tidak pernah normal
Pertama, panduan ‘normal baru’ harus dirancang secara hati-hati untuk mencapai visi jangka panjang dalam mewujudkan penghidupan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Memperkuat sistem kesehatan, menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta membangun solidaritas sosial, dan ketangguhan masyarakat harus menjadi muatan inti dari panduan ‘normal baru’. Komponen tersebut telah terbukti efektif dalam pemulihan penghidupan berkelanjutan selama dan setelah periode krisis, termasuk kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana alam.
Kedua, kebijakan ‘normal baru’ harus mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan dari berbagai segmen masyarakat selama pandemi. Untuk itu, diperlukan data termasuk yang menyangkut gender, lokasi geografis, status sosial ekonomi, disabilitas dan situasi tempat tinggal. Data tersebut sangat penting dalam pengembangan dan implementasi panduan ‘normal baru’.
Pemerintah harus berkonsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pendekatan bottom-up. Hal ini sangat penting untuk menjamin kesesuaian kebijakan terhadap kebutuhan berbagai segmen masyarakat, misalkan wilayah perkotaan dan pedesaan, atau sektor informal dan formal.
Kebijakan ‘normal baru’ harus menyertakan strategi komunikasi risiko yang lebih efektif bagi masyarakat lokal, dengan memanfaatkan sistem masyarakat dan jaringan sosial yang telah terbangun secara organik.
Ketiga, persiapan sebelum implementasi ‘normal baru’ sangat penting. Pengalaman Selandia Baru dan Vietnam dapat menjadi sumber pembelajaran bagi Indonesia terkait pentingnya fase persiapan untuk menyeimbangkan risiko kesehatan masyarakat dan risiko ekonomi selama dan sesudah pandemi.
Kedua negara tersebut telah memperkuat kapasitas dan strategi tes, dan hanya melonggarkan sebagian pembatasan sosial beberapa minggu setelah kurva pandemi mencapai puncak. Mereka menunggu sampai risiko penularan di komunitas menjadi minimal atau tidak ada sebelum menerapkan kebijakan ‘normal baru’.
‘Normal baru’ bukanlah tahap akhir, namun lebih merupakan proses untuk membangun ketangguhan. Pemahaman bahwa risiko tidak tersebar secara merata sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, dan harus mencakup pemahaman struktural yang lebih luas seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.
