Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengkritik perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani virus corona di sembilan provinsi di Indonesia.
Netty menilai semestinya Jokowi memerinthakn Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai ujung tombak penanganan pandemi.
“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi [Covid-19] ini,” kata Netty.
Lebih lanjut, Netty mempertanyakan mengapa kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menangani corona tak diberikan kewenangan yang luas sebagai leading sector. Malah sebaliknya, kementerian yang tak memiliki kewenangan untuk menekan Covid-19 justru diberikan kewenangan utama melakukan aksi tersebut.
“Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” kata dia.
Netty menyadari pemerintah harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut. Meskipun demikian, setiap kebijakan harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan dengan mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
“Penunjukan itu menjadi hak prerogatif presiden, namun dapat mengundang pertanyaan publik,” kata dia.
Melihat persoalan itu, Netty meminta pemerintah menunjukkan aksi dan bukti nyata bahwa Covid-19 ditangani dengan baik. Ia menegaskan keselamatan rakyat wajib menjadi prioritas.
Apalagi lagi, persoalan sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Terlebih lagi, lonjakan kasus positif per Rabu (16/9) kemarin sempat tembus rekor baru dengan 3.963 orang.
“Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” kata dia.
Sembilan provinsi tersebut diketahui sebagai daerah yang punya kasus covid-19 tertinggi di Indonesia.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan. Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Bali menjadi provinsi tambahan dari prioritas delapan provinsi sebelumnya.
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut merupakan kepercayaan Jokowi karena dinilai mampu mengeksekusi yang diminta presiden.
“Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).
“Beliau [Luhut] secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Komite itu sendiri dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartato sebagai ketua, di mana di bawahnya ada enam menteri yang menjadi wakil ketua termasuk Luhut dan Menkes Terawan Agus Putranto.
Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.
