Lensaparlemen.com, MATARAM – Aksi Demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (Cipayung Plus NTB) selain menyampaikan aspirasi secara terbuka juga melaporkan Luhut Binsar Panjaitan Selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) secara resmi di Kapolda NTB. Pelaporan ini diinisiasi oleh DPD IMM NTB, PW. KAMMI NTB. GMKI, PMKRI, KMHDI NTB Dan GMNI Kota Mataram
Buntuk dari laporan ini karena adanya pengklaiman terhadap adanya data 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan adanya penundaannya pemilu 2024, harus disikapi secara serius. Pasalnya, buntut dari pernyaataan itu. Kondisi dan situasi kebangsaan dibuat gaduh, oleh Luhut Binsar Panjaitan
Dalam pandangannya, Aliansi Cipayung Plus NTB Yang diwakili Kordum Aksi Pelaporan Luhut menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan bentuk pembohongan terhadap publik secara luas. Karena pengklaiman tersebut tidak bisa dibuktikan dengan data-data yang mendukung. “Karennya dalam kajian kami, bapak luhut bisa saja dijerat dengan UU ITE, yang efek dari kebohongan itu, berimbas pada kegaduhan dan mengundang gelombang penokkan dari kelompok mahasiswa” Ujar Muh. Anhar
“Selain itu kami juga menegaskan kepada Kapolda NTB, untuk menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya. Semua warga negara, harus diperlakukan secara sama didepan hukum. Tanpa ada upaya tebang-pilih kaitannya dengan siapa yang dilapor dan siapa yang melapor” ungkapnya.
Selain melaporkan Luhut, Cipayung Plus NTB juga mengultimatum Kapolda NTB agar serius dalam menangani kasus pelaporan Menko Marves, “Kami akan datang dengan masa yang lebih besar dengan tuntutan copot Kapolda NTB bila ternyata abai terhadap kasus ini” Tutup Muh. Anhar Ketum DPD IMM NTB.
(RJ/DS)
