Lensaparlemen.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa disiplin adalah kunci penting atasi covid-19, tapi harusnya jangan hanya Rakyat yg diminta berdisiplin dan ketidakdisiplinan Warga dijadikan kambing hitam atas belum berhasilnya Pemerintah atasi menyebarnya bencana nasional covid-19.
“Bahwa itu masalah yg harus diatasi benar adanya, tapi kalau itu yang dijadikan justifikasi oleh para Pejabat Negara, tentu itu bukan solusi,” terang pria yang disapa HNW ini.
Bangsa Indonesia, lanjutnya, masihlah bangsa yang paternalistik, mereka mementingkan keteladanan dari para pimpinan Bangsa. Karenanya bila diinginkan Warga berdisiplin agar covid-19 segera teratasi, maka Pimpinan Bangsa harus jadi teladan soal kedisiplinan ini, sehingga tidak terjadi kebijakan pimpinan Pemerintahan gonta ganti dan malah saling diklarifikasi, ini mengesankan adanya ketidak disiplinan pada para pimpinan negara.
“Padahal dulu pernah disampaikan pak Jokowi bahwa “tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden”. Permintaan Presiden Jokowi agar kurva penyebaran Covid-19 harus turun pada bulan Mei dengan cara apapun. Sulit akan terwujud, kecuali Pemerintah berdisiplin memberikan keteladanan dalam penanganannya, salah satunya dengan kebijakan yang tepat, tidak simpang siur/gonta ganti yang berakibat Rakyat bingung atau menilai Pemerintah tidak berdisiplin dan focus bersatu atasi covid-19” tegas Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (08/05).
Menurut Hidayat, Pemerintah seharusnya fokus dan berdisiplin dengan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan Rakyat yang kesulitan akibat Covid-19, tapi yang muncul adalah Pemerintah hadirkan payung hukum Perpu 1/2020, yang tidak fokus untuk atasi darurat kesehatan dan dampaknya pada Rakyat korban covid-19.
“Perppu itu rawan kepentingan pebisnis besar dan bisa mengarah pada abuse of power dan korupsi. Itulah krnnya, sekalipun sendirian, demi kemaslahatan laksanakan ketentuan UUD. Sekali pun sendiri Fraksi PKS tetap menolak Perppu tersebut menjadi UU,” tandas Wakil Ketua MPR RI ini.
Mestinya, kata HNW, Pemerintah juga berdisiplin dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan program untuk atasi Covid-19, tapi ternyata masih saja ada anggaran dan wacana untuk lanjutkan program tak urgent seperti kartu pra kerja dan pembangunan ibukota baru.
“Disiplin yang penting dicontohkan oleh para Petinggi Pemerintah adalah juga dalam koordinasi dan komunikasi publik terkait kebijakan yang dikeluarkan. Tapi publik dipertontonkan perbedaan antara Presiden dengan Menteri Perhubungan soal istilah Mudik dan Pulang Kampung, Menkopolhukam dengan Menko Maritim dan Investasi soal larangan mudik di seluruh Indonesia atau cukup PSBB saja, antara Menkeu yg bilang bahwa Men-PUPR sudah merealokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan Ibukota baru, dengan MenPUPR yang menampik dan mengatakan bahwa tidak ada anggaran KemenPUPR yang direalokasi untuk proyek ibukota baru, karena anggarannya tidak ada, karena proyek itu belum ada payung hukumnya,” papar Hidayat.
Juga Hidayat menambahkan, tak singkronnya kebijakan Menlu dan Menkumham soal TKA China, antara Pemerintah Pusat yang izinkan TKA China dan Pemprov Sultra serta Pemda terkait yang menolaknya. Bahkan belakangan Rakyat dibikin tambah bingung, dengan ketidakdisiplinan yang hadirkan kegaduhan publik, ketika ada yang menyebut sebagai pihak “Istana” yang meluruskan pernyataan MenHub, bahkan pihak “Istana” tersebut juga meluruskan pernyatatan Presiden Jokowi soal “damai” dengan virus korona.
“Jokowi harusnya tegas dan mendisiplinkan para Menteri, dan pihak “Istana” tersebut, agar tak membingungkan Rakyat dan pejabat di daerah. Dan agar mereka bersatu padu dan efektif tangani covid-19”, tegas Hidayat.
Agar presiden Jokowi efektif atasi Covid-19, menurutnya, Jokowi harus tampil pegang kendali dan hadir memimpin langsung penanganan wabah nasional Covid-19 bersama Pimpinan Gugus Nasional atasi Covid-19, para Gubernur dan para pakar terkait.
“Pemerintah juga harus disiplin dalam pelaksanaan keputusan yang sudah telat seperti PSBB, jangan malah bikin bingung rakyat maupun aparat di lapangan. Jangan ketidakdisiplinan yang hadirkan kesimpangsiuran konsistensi kebijakan pemerintah malah membuat tidak efektifnya PSBB dan penanganan covid-19, tapi Rakyat juga yang disalahkan,” tutur Hidayat.
Hidayat sebagai Anggota DPR-RI Komisi VIII juga meminta Pemerintah khususnya Kementerian Sosial agar melaksanakan keputusan dalam raker terakhir dengan Komisi VIII, agar dengan segera menyalurkan bantuan sosial yang oleh warga diharapkan lebih baik kalau dalam bentuk cash saja, seperti BLT, melaui validasi data-data warga terdampak yang harus benar menjadi solusi terkait penyaluran bantuan sosial, dengan menjadikan data-data mutakhir dari Pemda sebagai rujukan.
“Hal ini agar tak malah timbulkan ketidakpercayaan pemerintah daerah ke pusat, atau munculkan konflik sosial di akar rumput antara rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan RT/RW/Kelurahan sebagaimana sudah dikeluhkan dan diteriakkan oleh banyak pejabat di daerah,” pungkasnya.
HNW juga meminta Kemensos berdisiplin dengan berkomitmen untuk memastikan secara terus-menerus agar bantuan sosial tepat sasaran dengan memperbaiki koordinasi dan validasi data sehingga tidak ada lagi istilah “tsunami bansos”, sebagaimana yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri sosial pada Rabu (6/5).
Terakhir, Hidayat kembali mengingatkan Pemerintah, agar covid-19 bisa ditangani dengan efektif, maka Pemerintah penting untuk terus disiplin berpihak kepada Sarana dan Tenaga Kesehatan untuk selalu penuhi hak RS dan Tenaga Kesehatan agar mereka bisa melaksanakan pengabdian dan tugas pengobatan Covid-19 secara maksimal.
“Oleh karena itu Pemerintah harus penuhi kebutuhan APD, masker, peralatan kesehatan lainnya, dan juga perlindungan sosial bagi seluruh Tenaga Kesehatan. Karena sudah banyak juga Tenaga Kesehatan yang yg gugur saat tangani pasien covid-19, banyak sekali juga keluhan mereka terkait dengan pemenuhan alkes, padahal hanya dengan Tenaga Kesehatan yang prima lah, pasien covid-19 bisa ditangani dengan baik, agar akhirnya darurat kesehatan ini dapat diatasi,” ujarnya.
Selain itu, kata HNW, sudah seharusnya Presiden meningkatkan anggaran riset untuk mendukung segera dapat ditemukannya vaksin untuk atasi covid-19, dan riset2 penting lainnya di bidang kesehatan yang terkait dengan covid-19, agar wabah ini bisa segera terselesaikan.
“Jangan justru anggaran Kemenristek dipotong besar-besaran, dengan alasan perubahan nomenklatur, padahal memang kenyataannya anggaran riset kita sudah sangat kecil. Setelah dlm Konferensi virtual G20 Presiden Jokowi tabuh genderang perang lawan covid-19, mestinya riset untuk temukan segera vaksin covid-19, adalah salah satu senjata unt menang perang. Bukan malah ajakan berdamai dengan covid-19 dan memotong anggaran riset tersebut,” terangnya.
Sekali lagi kedisiplinan Pemerintah akan akan dicontoh oleh Rakyat sehingga mereka mudah ikut berdisiplin juga, itulah yang akan berperan penting untuk atasi covid-19.
“Dan janganlah pemerintah berdalih adanya ketidakdisiplinan warga, untuk menutupi belum berhasilnya Pemerintah secara efektif atasi covid-19,” tutup HNW.
