Lensaparlemen.com, Jakarta-Kritik DPP KNPI yang dikomandoi Ketua Umumnya Haris Pratama terhadap bobroknya pengelolaan BUMN ternyata juga menjadi perhatian organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Angkatan Muda MDI (AMMDI) misalnya, menyatakan dukungannya terhadap DPP KNPI karena juga melihat ketidakprofesionalan pengelolaan perusahaan-perusahaan plat merah di Indonesia.
Hal ini dikemukan oleh Abdullah Keliobas, Wasekjen Pimpinan Pusat AMMDI. Menurut Obas, konflik interes melalui penempatan pejabat negara menjadi komisaris BUMN sebenarnya bukanlah hal baru. Namun dimasa kepemimpinan Erick Tohir selaku menteri BUMN, perilaku tersebut semakin menjadi-jadi.
“Sejumlah BUMN di bidang kehutanan dan perkebunan misalnya, banyak diisi komposisi komisarisnya oleh pejabat-pejabat Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian Padahal para pejabat tersebut sebenarnya tidak memiliki waktu untuk secara profesional menjalankan tugasnya mengembangkan perusahaan negara,” ujar Obas yang juga Wabendum DPP KNPI.
Hal ini lah yang menurut Obas membuat perusahaan pelat merah sulit berkembang, dan rawan menjadi arena konflik kepentingan dan korupsi. “Padahal hal ini jelas-jelas melanggar Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur dengan tegas, pelayan publik dalam hal ini pejabat negara dilarang merangkap jabatan di perusahaan publik milik negara,” tandas mantan ketua DPP IMM ini.
“Kami meminta dengan tegas pada Menteri BUMN untuk segera melakukan penertiban atas kondisi ini. Jangan cuma bisa reaksioner dengan kasus direksi Garuda Indonesia demi pencitraan misalnya, namun gagal melakukan perbaikan menyeluruh di perusahaan-perusahaan negara lainnya,” pungkas Keliobas.
