Lensaparlemen.com – Komisi I DPR telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Dalam rapat itu, sumber dana yang akan digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam membangun Satelit Satria dipertanyakan oleh Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai anggaran untuk satelit tersebut tidak jelas. “Pertama, ketidakjelasan itu. Berapa sih harga satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa anggaran yang dibutuhkan,” ujar Tamliha dalam rapat kerja dengan Kemkominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Dia mengaku Kemenkominfo pernah membahas soal anggaran yang digunakan untuk membangun satelit tersebut, yakni sebesar Rp81 triliun. Akan tetapi, dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut evaluasi atas rencana anggaran tersebut.
Tamliha menilai negara akan terbebani jika nilai proyek Satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dirinya memperkirakan pemerintah hanya mampu menanggung anggaran untuk proyek sebesar Rp3,1 triliun.
“Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp3,1 triliun kita sangat mendukung, tapi kalau soal anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan kementerian,” papar Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini.
Di samping itu, dia mengingatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek Satelit Satria. Dia pun ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemenkominfo jika mengandalkan APBN.
Sebab, dia menyebut Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut. “Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi menyarankan sebaikanya proyek Satria dibatalkan ketimbang menjadi beban keuangan negara. “Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satria,” pungkasnya.
