Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mempertanyakan pertanyaan dan argumen orang nomor satu di Indonesia, Bapak Jokowi yang berstatement pupuk subsidi 33T per tahun lalu hasilnya apa.
Pertanyaan presiden ini, kata Akmal, jelas sangat salah karena yang sangat berkompeten menjawabnya adalah dirinya.
Akmal menilai, jelas ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang 10 tahun terakhir mencapai 330T.
“Di beberapa waktu sebagai contoh tahun 2019, terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejolak yang besar di tengah masyarakat petani,” ungkapnya.
Alasan pemerintah pada saat itu, bahwa penyebab pupuk subsidi langka karena pada tahun 2019 itu kita mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton. Sedangkan tahun 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton.
“Jangan sampai isu besarnya pupuk subsidi ini karena tidak benarnya dalam manajemen penyaluran dan pelaksanaannya, kemudian dijadikan alasan pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Berkurang 0,9 jt ton saja, petani di berbagai wilayah Indonesia mulai bergejolak. Yang perlu di tertibkan oleh pemerintah adalah, yakni orang-orang sebagai oknum yang selama ini mempermainkan pupuk subsidi dan mengeruk keuntungan secara pribadi”, tutur Akmal.
Politisi PKS ini menyebutkan, tidak setiap tahun angka pupuk subsidi flat 33T. Pada 2016, misalnya, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp26,8 triliun. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp31,3 triliun pada 2017, Rp33,6 triliun pada 2018 dan Rp34,30 triliun pada 2019.
“Saya mengingatkan kepada pemerintah, dengan adanya pupuk subsidi saja, para petani kesulitan untuk mencapai BEP dari hasil produksi pertaniannya. Jangan sampai di hilangkannya anggaran pupuk subsidi ini, kemudian di alihkan untuk alokasi impor produk pangan dan pertanian. Untuk itu, evaluasi penyelenggaraan pupuk subsidi ini mesti mendalam dan temukan akar persoalannya. Mestinya ini yang mampu jawab kan presiden. Yang pemerintah siapa ?”, tanya Akmal.
