Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang berlaku 11-25 Januari.
“Fraksi NasDem DPRD DKI sepakat bila rem darurat di DKI dilakukan bersama dengan wilayah lain khususnya di Pulau Jawa,” ujar Wibi, Sabtu (9/1).
Legislator NasDem itu meminta agar Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan pimpinan daerah di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Hal itu karena pada PSBB ketat sebelumnya, sejumlah warga DKI memilih beraktivitas di wilayah Bodetabek tersebut.
“Karena berdasarkan pengalaman kemarin, ketika DKI PSBB ketat, beberapa kelompok warga Jakarta bukannya berdiam diri di rumah untuk membatasi diri, malah tetap berkumpul dan beraktivitas di luar Jakarta seperti Tangsel, Bekasi, Depok dan sekitar,” ucapnya.
Oleh karena itu, tambah Wibi, menghadapi perilaku masyarakat seperti ini membutuhkan kerja sama antarwilayah.
Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta itu juga tidak mempermasalahkan Pemprov DKI tidak menggunakan istilah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menarik rem darurat, namun masih menggunakan istilah PSBB ketat.
“Untuk istilah tidak perlu diperdebatkan. Yang penting adalah aturannya sesuai dan penegakannya optimal,” katanya.
Diketahui, PSBB ketat di DKI mulai berlaku pada 11-25 Januari 2021 esok. Gubernur Anies Baswedan menyebut PSBB ketat itu sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat
