Pakar ekonomi dan keuangan Roy Sembel menyebut kondisi perekonomian Indonesia akan menguat pada 2021, dengan pertumbuhan berkisar antara 3 sampai 5 persen.
Hal itu disampaikan dalam acara bincang-bincang yang diadakan secara offline dan ditayangkan daring, Outlook Indonesia 2021 yang diselenggarakan di Kampus Universitas Kristen Indonesia, Cawang, pada Jumat (18/12). Menurut Roy, pada triwulan pertama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 2,97 persen year-on-year (yoy). Namun memasuki kuartal kedua, capaian itu menurun ke angka -5,32 persen yoy.
“Kuartal III dan IV, mulai ada perbaikan. Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang besar dan perguruan tinggi dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang digital ekonomi,” ujar Roy.
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI tersebut, pemberian vaksin Covid-19 secara gratis akan memberi dampak positif bagi psikologis masyarakat. Hal itu dinilai amat baik, karena untuk memulihkan perekonomian bangsa, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat.
“Indonesia memiliki kekuatan keanekaragaman hayati yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diprediksi di tahun 2021, investasi akan semakin meningkat,” papar Roy.
Lebih lanjut dalam acara, Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi UKI Dhaniswara K. Harjono menyinggung tentang UU Cipta Kerja yang salah satunya menyebutkan bahwa investor asing tak boleh sepenuhnya menguasai saham Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari 11 UU, 7 di antaranya berkaitan dengan hukum ekonomi atau bisnis.
“Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Undang-undang ini akan menarik investor asing dan meningkatkan inovasi para investor dalam negeri,” kata Dhaniswara.
Akademisi Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan menambahkan, pemerintah dan semua elemen masyarakat sebaiknya bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum. Ia menilai kemajuan penegakan hukum sudah banyak terjadi, seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan melalui e-court dan gugatan sederhana.
“Sarana penolakan Undang Undang harus dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan sosial harus diperkecil dan Indonesia menjadi Negara yang lebih berkepastian hukum,” ujar Hulman.
Sementara, Pakar Hubungan Internasional UKI sekaligus Dekan Fisipol Angel Damayanti menyatakan kondisi Indonesia harus aman agar investor asing tak ragu masuk. Di sisi lain, suara rakyat pun harus terwakili oleh pemerintah.
“Civil Society berperan penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan terhadap eksekutif dan legislatif. Universitas Kristen Indonesia aktif terlibat dalam perumusan Undang-Undang Omnibus Law. Pengabdian Kepada Masyarakat juga dilakukan di lingkungan Cawang, Jakarta Timur, untuk mengedukasi masyarakat,” kata Angel
