Depok– Memasuki tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Depok, Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna belum mampu membawa Depok menjadi Kota yang memiliki kebanggaan. Hal tersebut disampaikan Politisi PAN Arif Budiman saat ngopi bareng bersama alumni HMI di Met Up kafe di jalan Raya Sawangan. Sabtu (11/1/2020).
Menurutnya selama kepemimpinan Idris Pradi tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan kata dia pembangunan Depok berjalan di tempat.
” Sekarang saya nanya apa kebanggaan yang dimiliki Depok saat ini, tidak ada. Depok ini tidak punya kebanggaan yang bisa dijual. Selain itu tidak ada hal yang berubah selama empat tahunan terakhir. Jalan tetap itu saja, macet, banjir. Terus apa perubahannya,”timpal Arif yang juga pengurus ikatan konsultan pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok.
Selain itu Idris sebagai pemimpin di Kota Depok telah gagal membawa masyarakat Depok untuk memiliki Depok sepenuhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya partisipasi publik untuk memikirkan atau terlibat membangun Depok.
“Coba lihat setiap ada masalah di Depok baik masalah sosial, kemacetan, atau Pilkada. Ada nggak masyarakat yang antusias seperti daerah lain, tidak ada. Contoh saja kasus kenaikan tol Jagorawi- Cinere, kasus Reynhard atau kasus lainnya. Tak ada yang terlalu respon. Dan beda dengan daerah lain yang riaknya begitu besar,”katanya
Menurutnya rendahnya partisipasi publik tersebut bukan berarti masyarakat Depok tidak mau berpikir dan terlibat pembangunan Depok. Namun masyarakat sudah merasakan kejenuhan untuk melakukan kritikan dan memberikan masukan untuk pemerintah Kota Depok.
” Saya pikir masyarakat sudah sering berkeluh kesah baik di medsos dan forum diskusi. Tapi karena tidak pernah ada perubahan dari setiap keluh kesah tersebut akhirnya masyarakat anti-pati. Mau pilkada, mau macet apapun hal lainnya masyarakat udah nggak peduli. Jadi beda dengan Jakarta, apapun yang dilakukan Anis pasti menjadi sorotan karena mereka merasa memiliki Jakarta,”Ungkapnya.
Selain itu mantan aktivis HMI ini juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah Kota Depok. Hal tersebut dilihat dari silpa di 2019 mencapai Rp 600 miliar.
” silpa Depok itu kurang lebih mencapai Rp 300 miliar dan Rp 600 miliar. Ini kan paling parah dan saya pikir APBD Depok dikelola secara serampangan,”ujarnya.
Tak hanya itu dana bagi hasil dari Provinsin untuk pajak kendaraan bermotor tidak jelas seperti apa pemanfaatan dan pengelolaanya.
” Saya pikir ini masih banyak yang perlu kita Bedah. Bahkan anehnya Anggara untuk penanganan bencana saja Depok sangat sedikit. Sekali lagi Depok ini dikelola secara serampangan maka perlu ada perubahan,”tuturnya.
Diinformasikan Kumpulan Alumni HMI (KAUM Depok) akan menggelar diskusi publik Senen (20/1/2020) dengan teman ” Membedah Depok Menjelang Pilkada” dengan narasumber Arif Budiman, Sukaimi Muslim, Iman Budi Hartono, Sekda Hardiono yang masih dalam konfirmasi.
