Lensaparlemen.com – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir menilai langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengantisipasi dampak covid-19 dari segi sosial ekonomi, dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.
Adies Kadir mengatakan, dari aspek wewenang adalah hak prerogatif Presiden untuk menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa dengan tetap berpedoman pada Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.
Argumentasi presiden dalam menerbitkan Perpu, sambungnya, melihat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang semakin massif dan membawa implikasi buruk bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia maupun sebagian besar negara-negara di seluruh dunia.
Kedua, undang-undang yang ada untuk menangani pandemik tidak memadai untuk menjawab persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 ini. Ketiga, disaat yang sama DPR RI baru memasuki masa sidang III pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan pandemik Covid-19 yang ada telah terjadi sejak februari 2020 dan hampir meluas diseluruh Indonesia.
“Sehingga tentu Perpu tersebut sudah memenuhi 3 (tiga) syarat objektif yang ditentukan dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009,” kata Adies Kadir, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, Perppu tersebut ditujukan untuk menjawab secara konstitusional kebutuhan mendesak Pemerintah terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19, yang di sisi lain pembahasan APBN-P tidak memungkinkan dilakukan secara cepat tanpa dikeluarkannya Perppu.
“Kita harus melihat niat baik Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini secara cepat dan tuntas, saya juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk melihat langkah yang diambil Pemerintah dengan kepala dingin,” tuturnya.
Publik, kata dia, harus tetap kritis, tetapi jangan sampai kontraproduktif dengan upaya pemerintah memerangi covid-19. “Dan ingin bergerak cepat untuk mengembalikan kondusifitas kehidupan sosial berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
