Lensaparlemen.com – Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menilai program padat karya dapat mempercepat penyebaran covid 19 karena melibatkan banyak orang.
Untuk itu, Sigit meminta pemerintah mengalihkan anggaran program padat karya untuk pengembangan UMKM pembuatan masker kain dan handsanitizer agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kedua produk itu dengan harga terjangkau.
“Dalam kondisi normal padat karya mungkin bisa menjadi solusi peningkatan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan khususnya di desa. Tapi, dengan kondisi pandemic covid 19 justru akan mempercepat penyebaran virus ini. Bukankah pemerintah sudah menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak dan tetap dirumah. Kalau diminta bekerja untuk program padat karya seperti infrastruktur desa, sudah pasti bakal ada kerumunan dan tidak ada lagi jarak aman untuk pekerja. Dan covid 19 akan mudah menyebar”, kata Sigit Sosiantomo, yang juga anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS.
Sebagai gantinya, Sigit meminta pemerintah memperbanyak bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa. Selain BLT, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa diberi intensif untuk mengembangkan usaha UMKM yang berhubungan langsung dengan penanganan kesehatan masyarakat seperti produksi masker kain, handsanitazier, APD, bilik desinfektan dan lain-lain.
“Masyarakat desa biaya hidupnya lebih murah daripada di kota. Selama pandemi ini, berikan mereka BLT. Yang sulit itu orang yang hidup di kota kena PHK. Mereka perlu diberikan insentif untuk mengembangkan usaha UMKM yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti produksi masker kain, produksi hand sanitizer atau memproduksi APD”, ungkap Sigit.
Dengan pengembangan UMKM pembuatan masker dan handsanitizer, lanjut Sigit, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dua produk yang saat ini langka dan mahal dipasaran.
“Kalau banyak UMKM yang memproduksi maka kelangkaan masker dan handsanitizer bisa diatasi dan masyarakat bisa membelinya dengan harga terjangkau. Pemerintah juga bisa membeli produk UMKM ini untuk dibagikan gratis kepada masyarakat”, pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana memperbanyak program padat karya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema cash for work), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.
Dalam rapat terbatas tentang Percepatan Program Padat Karya Tunai melalui video conference di Istana Bogor, Selasa (07/04/2020), lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk memperbanyak program padat karya. Bahkan, Jokowi meminta program yang melibatkan masyarakat itu diperbanyak hingga 5 kali lipat.
Jokowi menilai program padat karya tunai merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
